Komisi III DPRD Riau Bahas Proyeksi Dividen BUMD untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah 2026

Riau, Sigapnews.co.id - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, pada Jumat (21/11/2025), bertempat di Ruang Rapat H. Edi Basri, SH., M.Si. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target dividen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Dalam RDP tersebut, masing-masing BUMD mempresentasikan target dividen yang diharapkan dapat disetorkan ke kas daerah. PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menetapkan target dividen sebesar Rp5 miliar, sedangkan PT Bank Riau Kepri Syariah menargetkan kontribusi dividen mencapai Rp98 miliar. Di sisi lain, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) diperkirakan tidak memberikan dividen karena tengah mengalami defisit.

Sementara itu, PT Jamkrida Riau merencanakan target dividen sebesar Rp2,7 miliar, dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) mengajukan target dividen sebesar Rp2,5 miliar. Untuk PT Riau Petroleum, besaran dividen masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut dengan pihak direksi perusahaan. Proyeksi tersebut menjadi acuan penting bagi Komisi III dalam mengevaluasi peran BUMD terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD, Misliadi, dan Sekretaris Komisi III, Eva Yuliana. Anggota Komisi III lainnya, Abdullah dan Imustiar, turut hadir untuk memberikan masukan dan mengawal pembahasan agar target PAD dapat terealisasi secara optimal.

Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau, Ridha Dedi Saputra, beserta jajarannya. Dari jajaran BUMD hadir pula Direktur Utama PT SPR Iida Yulita Susanti, Pelaksana Tugas Direktur Utama BRK Syariah Fajar Restu, Direktur PT PIR M. Suhandi, serta Direktur Umum Jamkrida Riau Ibnu Legowo dan jajaran direksi PT PER.

Komisi III menekankan pentingnya sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan kontribusi terhadap PAD, sekaligus menyesuaikan strategi pengelolaan dengan kondisi keuangan daerah serta kebijakan fiskal Provinsi Riau. Evaluasi berkala atas target dividen ini diharapkan mampu memastikan kesinambungan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Rapat dengar pendapat ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola BUMD sekaligus mempertegas komitmen seluruh pihak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan asli yang berasal dari perusahaan milik daerah.