Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Riau ke PLTA Koto Panjang

Riau, Sigapnews.co.id - Komisi III DPRD Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang pada hari Rabu, 10 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap operasional pembangkit, pengelolaan waduk, kinerja turbin, serta pemanfaatan air permukaan sebagai sumber Pajak Air Permukaan yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Selain itu, rombongan juga mengevaluasi kesiapan PLTA dalam mengurangi risiko banjir di sepanjang aliran Sungai Kampar.

Rombongan kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, didampingi Sekretaris Komisi III, Eva Yuliana; Wakil Ketua DPRD Riau, Wahmad Tarmizi; serta anggota komisi lainnya. Kunjungan ini juga melibatkan Dinas Sosial Provinsi Riau, Samsat, dan tim pendapatan daerah. Mereka disambut oleh Eko, Manajer PLN Unit Pelaksana (UP) Pekanbaru; Dani Irwansyah dari Unit Layanan PLTA Koto Panjang; Muji Sunaryanto dari PLN UP Pekanbaru; serta Erikmon dari Humas Unit Layanan PLTA.

Edi Basri menegaskan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan pengelolaan PLTA berjalan dengan efisiensi maksimal dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Menurutnya, pengoperasian waduk dan turbin harus berdampak langsung kepada masyarakat, terutama melalui penerimaan Pajak Air Permukaan yang menjadi sumber pendapatan signifikan.

Dalam paparan teknisnya, Eko menjelaskan bahwa PLTA Koto Panjang merupakan salah satu pembangkit krusial dalam sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Tiga unit turbin yang beroperasi tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menjaga debit aliran Sungai Kampar sekaligus berperan dalam mitigasi potensi banjir. Sistem utama seperti kolam olakan, saluran pelimpah, ruang kontrol, dan waduk dikelola secara terpadu untuk menjaga efisiensi operasional.

Tim PLN juga menambahkan bahwa pengelolaan waduk dilakukan berdasarkan standar elevasi harian, data curah hujan di wilayah hulu, serta pemantauan aliran air secara real-time. Waduk tidak sekadar berfungsi sebagai sumber energi, melainkan memiliki peran ekologis yang esensial. Sementara itu, turbin dirawat secara rutin melalui pemeriksaan getaran, penyesuaian beban, serta perawatan berkala guna mempertahankan efisiensinya.

Komisi III memberikan sorotan khusus mengenai potensi peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan. Berdasarkan hasil paparan, terdapat ruang untuk meningkatkan akurasi instrumen pengukuran debit air serta sinkronisasi data antara PLN, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Pemerintah Provinsi. Lima rekomendasi strategis diajukan, meliputi pengawasan berkala waduk, peningkatan keandalan alat ukur debit, peningkatan kolaborasi antara PLTA dan lembaga pendapatan daerah, peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia, serta pelaksanaan audit tahunan untuk penyempurnaan kebijakan pajak.

Mengenai mitigasi bencana, Dani Irwansyah mengungkapkan bahwa PLTA telah menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pelepasan Dini sejak Mei 2025 untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Metode ini mengatur pelepasan air lebih awal berdasarkan prediksi cuaca, inflow, dan kapasitas tampungan waduk. Mekanisme tersebut terintegrasi dengan sistem hidrologi serta koordinasi intensif bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera III, dan pemerintah daerah.

Namun demikian, Dani menjelaskan bahwa pelepasan air awal tersebut belum pernah dilakukan karena kondisi waduk sempat berada di bawah batas normal. Pada periode 4–17 November 2025, ketiga turbin bahkan tidak beroperasi akibat elevasi air turun di bawah 73 meter. Kondisi mulai membaik pada tanggal 10 Desember 2025, saat elevasi air kembali meningkat ke posisi 76,5 meter, sehingga ketiga turbin dapat kembali dioperasikan. Batas tertinggi waduk adalah 83 meter, sehingga pintu pelimpah hanya dibuka apabila elevasi mencapai angka tersebut atau lebih.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD Riau dan PLN untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan operasional PLTA Koto Panjang demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pasokan energi di wilayah Riau.